Viral ASN Pamer Gepokan Uang Ditaksir Milyaran Rupiah

Tampilkan Daftar Isi

Pengantar

Sebuah video viral beredar di media sosial, menunjukkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang memamerkan jumlah uang yang ditaksir mencapai milyaran rupiah. Video tersebut mendapat berbagai tanggapan dari netizen yang beragam.

ASN Pamer Gepokan Uang di Hotel Mewah

Dalam video yang beredar, terlihat seorang ASN yang mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana kain hitam, berdiri di sebuah ruangan berlantai marmer dengan interior yang mewah. Di sampingnya terdapat beberapa koper dan tas yang berisi uang tunai.ASN pria tersebut kemudian terlihat membawa dompet penuh uang tunai, dan mulai memamerkan isi uang tersebut kepada para pengunjung di sekitarnya. Terdengar suara sorakan meriah dari para pendengar di belakangnya.

Netizen Bereaksi Beragam Terhadap Video Viral ASN Pamer Gepokan Uang

Video tersebut mendapat berbagai reaksi dari netizen di media sosial. Ada yang menganggap tindakan ASN tersebut sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya memiliki integritas yang tinggi.Di sisi lain, ada juga netizen yang mempertanyakan asal muasal uang yang dimiliki oleh ASN tersebut. Mereka menyangsikan bahwa seorang ASN yang gajinya terbatas bisa memiliki jumlah uang yang begitu besar.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Langsung Bertindak

Melihat video tersebut membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) langsung melakukan pengecekan terhadap ASN yang melakukan tindakan tersebut.Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh KASN, mereka telah berhasil mengidentifikasi ASN tersebut dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kebijakan Pemerintah untuk Mencegah ASN Mencuci Uang

Perilaku ASN yang memamerkan uang tunai dengan jumlah fantastis seperti ini, menimbulkan keprihatinan dari pemerintah. Pasalnya, hal ini bisa saja terjadi karena ASN tersebut mencuci uang hasil dari tindakan korupsi.Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan ASN.Dalam peraturan tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh ASN untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang. Salah satunya adalah dengan melaporkan kekayaan atau harta yang dimilikinya.

Integritas ASN Sangat Penting bagi Negara dan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap ASN sangat penting dalam membangun sebuah negara yang bersih dan terbebas dari korupsi. Seorang ASN yang tidak memiliki integritas dan bertindak tidak etis, merusak citra ASN secara keseluruhan.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa ASN di Indonesia benar-benar terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Video viral ASN yang memamerkan gepokan uang tunai dengan jumlah fantastis, menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat. Ada yang menganggap hal ini sebagai perilaku yang buruk dan tidak pantas dilakukan oleh seorang ASN.Namun, ada juga yang menyayangkan tindakan KASN yang melakukan pemeriksaan terhadap ASN tersebut, karena seharusnya KASN lebih fokus untuk memberantas kegiatan korupsi di lingkungan ASN.Namun, yang jelas adalah perilaku ASN yang tidak punya integritas, baik itu dengan memamerkan uang tunai atau melakukan tindakan korupsi, harus ditekan dan dilakukan tindakan hukum yang tegas untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi di masa mendatang.

ASN dan Fenomena Money Boasting di Media Sosial

Belakangan ini pengguna media sosial dihebohkan dengan viralnya sebuah video yang menampilkan akun seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memamerkan sejumlah gepokan uang tunai dengan jumlah yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini mengundang ragam reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan sumber dan legalitas uang yang dimiliki ASN tersebut.

Momen 'money boasting' atau memamerkan uang tunai yang dimiliki memang sudah menjadi tren di media sosial. Banyak orang kini menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter untuk memosting foto atau video dirinya sedang memegang uang tunai dengan nilai yang fantastis sebagai bentuk 'prestasi' atau status sosial. Namun, fenomena ini juga memunculkan polemik karena di satu sisi, masih banyak orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pengobatan, sementara di sisi lain ada sejumlah individu yang menunjukkan kekayaannya secara terbuka.

Terkait ASN dan 'Money Boasting'

Dalam konteks ASN, fenomena 'money boasting' menjadi lebih sensitif karena pegawai negeri seharusnya memiliki kode etik serta tata nilai yang lebih tinggi daripada warga sipil biasa. ASN diharapkan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, transparansi, dan keteladanan, sehingga pameran kekayaan secara terbuka jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa ASN tidak boleh menerima atau meminta suap serta harus menjaga integritas dan moralitas dalam tugasnya. Dalam pasal 60 UU ASN tersebut juga disebutkan bahwa ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, bisnis, atau usaha dagang.

Dalam hal ASN yang memamerkan kekayaannya, tak bisa dipastikan apakah uang tersebut berasal dari hasil kerja yang halal atau dari sumber yang tidak sah. Ada banyak spekulasi dari warganet yang menyebut bahwa ASN tersebut menerima suap atau memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh sebab itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar berbagai hukum dan kode etik kepegawaian.

Respon Pemerintah

Melihat maraknya fenomena 'money boasting', Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menerbitkan regulasi tentang pemanfaatan media sosial yang menjelaskan berbagai aktivitas yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan di dalamnya. Salah satu point yang termuat dalam aturan tersebut adalah bahwa 'tidak diperbolehkan memposting gambar atau video tentang uang tunai dengan jumlah yang berlebihan atau tidak wajar'.

SK Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) No 453 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai tata kelola dan penggunaan media sosial oleh ASN. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa ASN dilarang memposting atau membagikan konten apapun yang merugikan publik atau instansi, pelanggaran peraturan, atau mengandung unsur SARA atau pornografi. ASN juga diharuskan mencantumkan disclaimer bahwa pendapat atau konten yang dibagikan adalah milik pribadi dan bukan mewakili institusi pemerintah yang ia wakili.

Dalam kasus ASN yang memamerkan kekayaannya, Pemerintah seharusnya juga dapat mengambil tindakan untuk meneliti asal dan legalitas uang tersebut. Kemendagri sudah menyatakan bahwa inspektorat akan segera mengadakan investigasi atas video kontroversial tersebut. Apabila terbukti ada tindakan yang melanggar hukum atau kode etik, ASN yang bersangkutan dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemberhentian tugas atau pemecatan.

Tantangan dalam Menangani Perilaku Money Boasting di Media Sosial

Perilaku memamerkan kekayaan di media sosial memang bukan fenomena baru. Praktik ini juga tak hanya dilakukan oleh kalangan ASN, namun juga oleh beragam kalangan dari selebriti hingga influencer atau publik figur. Namun, dalam lingkup ASN, 'money boasting' tentunya menimbulkan isu yang lebih kompleks karena terkait dengan kerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Masalahnya pun tidak sebatas ASN yang terlibat dalam praktek 'money boasting' saja, melainkan juga mengenai tata kelola media sosial dan keberadaan konten yang tidak sesuai dengan etika dan norma sosial. Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo dan Kemenpan-RB, perlu mengambil tindakan yang konkret untuk mencegah perilaku 'money boasting' dan konten negatif lainnya di media sosial.

Beberapa solusi yang bisa dilakukan, antara lain:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahaya dan dampak dari perilaku 'money boasting', serta mengajak masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan kesederhanaan.

Melakukan pengawasan secara ketat terhadap ASN yang terlibat dalam 'money boasting', mulai dari inspeksi mendalam hingga pengusutan hukum.

Mengoptimalkan peran dari para influencer dan publik figur yang memiliki pengaruh kuat di media sosial, untuk mengkampanyekan nilai-nilai positif dan menentang perilaku negatif.

Memperkuat regulasi dan hukum yang mengatur penggunaan media sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses platform tersebut dengan aman dan nyaman.

Upaya-upaya tersebut memang tidak mudah dilakukan, mengingat luasnya cakupan media sosial dan kompleksitas persoalan yang terkait. Namun, dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform media sosial, diharapkan sosial media dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga birokrasi.